Untuk menghindari efek-efek dari pengangguran pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Sukirno (2006) dalam bukunya menyebutkan ada beberapa tujuan dari kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.
Tujuan tersebut diringkas sebagai berikut :
1. Tujuan Bersifat Ekonomi
a. Menyediakan lowongan pekerjaan
b. Menyediakan taraf kemakmuran masyarakat.
c. Memperbaiki pembagian pendapatan.
2. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik
a. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga.
b. Menghindari masalah kejahatan.
c. Mewujudkan kestabilan politik.
Bentuk-Bentuk Kebijakan Ekonomi Makro
Disebutkan dalam Nanga (2001) secara umum, kebijakan makro ekonomi (macroeconomic policy) didefinisikan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah makro-ekonomi (macroeconomic problems) yang dihadapi oleh suatu perekonomian, seperti pengangguran (unemployment), pertumbuhan ekonomi yang lamban (slow economic growth) defisit neraca pembayaran (balance of payment deficit) dan lain sebagainya.
1. Kebijakan Fiskal
Yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Atau kebijakan pemerintah yang membuat perubahan dalam bidang per-pajakan (T) dan pengeluaran pemerintah (G) dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran /permintaan agregat dalam perekonomian Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan.
b. Kebijakan Moneter
Kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
a. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy. Adalah
suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
b. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
c. Kebijakan Pendapatan
Kebijakan pendapatan (income policy) atau disebut kebijakan harga dan upah (price and wage policy) adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga, upah nominal, dan bentuk-bentuk pendapatan lainnya. Contohnya : kebijakan upah minimum (UMR), kebijakan harga tertinggi (ceiling price policy) dan lain-lain.
d. Kebijakan Ekonomi Internasional/Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan ekonomi internasional (international economic policy) adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi posisi keuangan dan moneter suatu negara. Di dalam kelompok ini termasuk kebijakan perdagangan seperti tariff, kuota dan lain-lain.