EFEKTIFITAS KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP MASALAH PENGANGGURAN
Kebijakan Fiskal
Pengeluaran pemerintah dan pajak mempunyai dampak terhadap permintaan agregat dari barang-barang dan jasa-jasa di dalam perekonomian. Jadi keduanya bisa diubah-ubah besarnya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dari masyarakat.
Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dijalankan dengan melakukan perubahan (i) perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan (ii) perubahan dalam pajak yang dipungut. Untuk memberikan gambaran mengenai efek dari kebijakan fiskal atas kegiatan ekonomi ada tiga bentuk perubahan : (i) menaikan pengeluaran pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur, (ii) menambah subsidi dan pembayaran pindahan, dan (iii) mengurangi pajak pendapatan rumah tangga (Sukirno, 2000:122).
Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal (Fiscal Policy) adalah sangat penting untuk mengatasi masalah pengangguran.
Prosesnya adalah;
a. Pengurangan pajak penghasilan akan menambah pendapatan
disposebel rumah tangga dan daya beli masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dan perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
b. Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah menambah
pengeluarannya dan pertambahan ini meningkatkan pengeluaran agregat. Peningkatan pengeluaran agregat dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah melalui pembelian barang dan jasa maupun untuk menambah investasi. Perubahan tersebut berarti akan menyebabkan pendapatan nasional meningkat. Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Efektifitas kebijakan fiskal ini sangat tergantung dari reaksi masyarakat dan dunia usaha terhadap kenaikan tarif pajak pendapatan dan penghasilan atau penjualan. Selain itu tergantung pada jenis pajak yang diprioritaskan serta besarnya peningkatan penghasilan pajak dan besarnya pengurangan pengeluaran pemerintah. Jenis pajak yang sangat tepat digunakan sebagai instrumen untuk meredam laju peningkatan inflasi, dengan cara mengurangi pertumbuhan permintaan agregat, adalah pajak penghasilan dengan sistem progresif.
Kebijakan Moneter
Perkembangan perekonomian suatu negara dapat dikatakan sedang meningkat atau menurun berdasarkan beberapa indikator dasar makroekonominya, diantaranya suku bunga, jumlah uang yang beredar, inflasi, nilai tukar, dan pengangguran. Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga otoritas moneter telah melakukan stabilisasi melalui instrumen suku bunga SBI, dimana penetapan SBI dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Tujuan utama kebijakan ekonomi moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS. Dengan demikian kebijakan ini juga dapat menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui perubahan nilai kurs rupiah yang terkendali bisa dicapai. Kebijakan ekonomi moneter dilakukan terutama melalui operasi pasar terbuka, penentuan mengenai cadangan wajib minimum dan batas maksimum pemberian kredit bagi sektor perbankan, dan perubahan tingkat suku bunga diskonto. Selain itu ada juga kebijakan moneter yang sering digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengimbangi perubahan likuiditas perekonomian adalah dengan cara memperjual-belikan surat berharga SBI dan SBPU.
Efektifitas kebijakan moneter yang kontraksi ini untuk meredam laju pertumbuhan tingkat inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar di dalam ekonomi tergantung pada respon masyarakat dan dunia usaha, baik di sektor riil maupun di sektor keuangan.
Untuk mengatasi masalah pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral menambah penawaran uang. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha untuk menambah investasi. Pertambahan investasi akan meningkatkan pengeluaran agregat sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional akan menambah kesempatan kerja dan pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan (Sukirno, 2006:344).
Kebijakan Pendapatan
Pembahasan mengenai bagaimana kebijakan fiskal dan keuangan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dapat juga dinamakan sebagai kebijakan segi permintaan. Istilah itu perlu digunakan untuk membedakannya dengan kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran pada hakekatnya merupakan kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi magnitude dari berbagai komponen pengeluaran dan permintaan agregat. Sedangkan kebijakan segi penawaran adalah langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi penawaran agregat (AS).
Dalam usaha untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran, yaitu dengan mendorong lebih banyak investasi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan efesiensi administrasi pemerintahan, member subsidi dan mengurangkan pajak perusahaan dan individu. Pada masa yang sama beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Keseimbangan baru antara permintaan dan penawaran dicapai dan berarti tingkat harga relatif stabil dan pendapatan nasional meningkat serta pertambahan ini akan mengurangi pengangguran (Sukirno, 2006)
Kebijakan Ekonomi Internasional/Perdagangan Luar Negeri
Kebijakan perdagangan luar negeri telah mengalami dua strategi yang sangat berbeda, strategi pertama substitusi impor. Pada awalnya Indonesia cenderung memproduksi semua jenis barang yang selama ini diimpor tanpa memperhitungkan apakah Indonesia memiliki keunggulan komparatif atau tidak untuk setiap jenis barang yang akan dibuat sendiri di dalam negeri. Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara pemerintah memberi perlindungan dengan tarif yang tinggi, hambatan-hambatan nontarif, subsidi, dan fasilitas kemudahan lainnya terhadap sejumlah industri di dalam negeri yang diberi tugas untuk memproduksi barang-barang impor. Pada pertengahan tahun 1980-an, ternyata setelah harga minyak di pasar internasional merosot dengan tajam, akhirnya pemerintah mengubah kebjakan perdagangan luar negerinya menjadi kebijakan promosi ekspor non migas, khususnya barang-barang industri. Efektifitas kebijakan perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor Indonesia, khususnya barang-barang manufaktur dan sekaligus mengurangi defisit atau meningkatkan surplus, sangat tergantung pada dua hal utama. Pertama isi paket deregulasi selama ini dan yang akan dikeluarkan di sektor perdagangan luar negeri. Kedua, harmonisasi antara kebijakan perdagangan luar negeri dan kebijakan makro lainnya, terutama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan investasi, kebijakan jetenagakerjaan, dan kebijakan industri.
Setiap perubahan ekspor atau impor akan secara otomatis menyebabkan perubahan dalam pendapatan nasional dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Pada suatu perekonomian terbuka, langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah dapat dibedakan dalam dua bentuk:
1. Kebijakan Menekan Pengeluaran
(Expenditure dampening policy)
2. Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
(Expenditure switching policy)
Kebijakan menekan pengeluaran adalah langkah pemerintah untuk menstabilkan neraca pembayaran yang sedang dalam keadaan defisit dengan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengurangi pengeluaran agregat. Kebijakan ini tepat dilakukan pada saat perekonomian menghadapi masalah inflasi dan tingkat kegiatan ekonomi yang terlalu tinggi
Bentuk kebijakan tersebut antara lain:
1. Menaikkan pajak pendapatan
2. Menaikkan tingkat bunga
3. Mengurangi pengeluaran pemerintah
Kebijakan memindahkan pengeluaran adalah tindakan pemerintah untuk menstabilkan sektor luar negeri yang bertujuan mengurangi impor, mendorong peningkatan konsumsi atas produk dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Kebijakan ini cocok diterapkan pada perekonomian yang menghadapi masalah defisit neraca pembayaran dan tingkat pengangguran tinggi.
Bentuk-bentuk kebijakan tersebut antara lain
1. Mempertinggi pajak impor
2. Menetapkan kuota
3. Pengawasan penggunaan valuta asing
4. Menciptakan insentif/perangsang ekspor
5. Melakukan devaluasi.
PENUTUP
Menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia merupakan tanggungjawab penting suatu perekonomian. Dalam suatu perekonomian yang lazier-faire atau system pasar bebas, tanggung jawab itu terutama berada di tangan perusahaan-perusahaan swasta. Semakin berkembang sektor swasta, semakin tinggi kesempatan kerja yang akan diciptakannya.
Disamping itu, kebijakan pemerintah sangat penting artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Pemerintah yang stabil dan yang berusaha membantu perkembangan sektor swasta, ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran. Keempat bentuk kebijakan yang telah disebutkan di atas perlu dilakukan secara serentak untuk meningkatkan keefektifannya